JAKARTA – Kondisi pandemi Covid-19 mengubah banyak hal dalam kehidupan. Kita dihadapkan dengan penyesuaian pola komunikasi baru dengan mengikuti perkembangan teknologi. Ini ‘memaksa’ pemerintah melakukan percepatan layanan dengan memanfaatkan teknologi berbasis internet secara masif.
“Covid-19 akhirnya mengubah pola pikir, pola gerak, serta menguji kecepatan pengambilan keputusan. Contohnya, bagi ASN terdapat kebijakan work from home yang kini didukung oleh beberapa sistem aplikasi, seperti aplikasi kepegawaian, komunikasi (web conference), dan presensi secara elektronik,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo dalam diskusi virtual bertemakan “Bagaimana Pemerintah Bekerja di Tengah Wabah Melanda” yang diselenggarakan oleh Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya (MAP Fisip Unsri), Jumat (15/05).
Menghadapi situasi ‘new normal’ ini, pemerintah melakukan beberapa penyesuaian sistem kerja guna menjaga agar pemerintahan tetap berjalan. Dengan mengedepankan fleksibilitas, kolaborasi, dan konektivitas, penyesuaian tersebut perlu didukung melalui percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi di seluruh aspek pemerintahan.
Tidak hanya itu, dorongan untuk berinovasi dengan menggunakan teknologi ini juga telah menghasilkan manfaat yang bisa dirasakan dalam hampir semua lini birokrasi serta pelayanan publik. Hal ini diakui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Apriyadi yang juga turut menjadi peserta dalam diskusi virtual tersebut. Selama masa pandemi, ia merasakan adanya efisiensi dari sisi anggaran, waktu, dan bahkan banyak mata rantai birokrasi yang diputus.
Adanya Covid-19 telah membuat pemerintah pusat dan daerah memutar otak untuk berinovasi agar tetap memberikan layanan terbaik, baik dalam lingkup internal birokrasi maupun pelayanan publik kepada masyarakat. Bahkan kini, perizinan pun dapat dilakukan secara daring dan tidak perlu berlama-lama. “Sangat efektif. Ini membuktikan bahwa walaupun dengan kondisi ini, aktivitas (pemerintahan dan pelayanan publik) masih bisa kita jalankan. Dengan adanya teknologi, tidak menjadi alasan bagi kita agar tidak bekerja,” tutur mahasiswa Program Doktor Ilmu Administrasi Negara Unsri ini.
Di sisi lain, Dosen Administrasi Publik Universitas Riau Tuti Khairani Harahap juga turut menyuarakan agar penyesuaian yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi new normal ini dapat menjadi pelajaran untuk kedepannya. Selain itu, ia juga menyarankan untuk dilakukan dialog antara pemerintah dan legislator sebagai perwakilan masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk merendam konflik dan juga mengundang partisipasi masyarakat agar bersinergi dengan pemerintah.
“Saya salut dengan kinerja pemerintah. Namun, fungsi kontrol dan gotong royong masyarakat yang ingin kita tingkatkan. Ini bencana nasional, jadi semua orang harus peduli. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, kita sebagai masyarakat juga harus terlibat,” pungkasnya. (nan/HUMAS MENPANRB)
