Jakarta – Humas BKN. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Interoperabilitas Data dan Sistem Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah Tahap I yang dihadiri oleh 400 perwakilan wilayah Kantor Regional I, II dan V BKN serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) yang diadakan oleh secara hybrid pada Senin- Rabu (27-29/05/2024) bertempat di The Rich Jogja Hotel Yogyakarta dan melalui zoom meeting. Acara ini juga dihadiri oleh Plt Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto secara daring dan secara luring dihadiri Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Suharmen, Kepala Kantor Regional (Kanreg) II Surabaya, Darmuji, Kepala Kanreg V BKN Jakarta, Paryono, Kepala Kanreg X BKN Denpasar, Yudantoro Bayu, Direktur Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian, Wahyu dan Plt. Direktur Kinerja, Samsul Hidayat.
Plt. Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya penggunaan Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dalam mendorong kinerja guru dan kepala sekolah menjadi lebih efektif dan efisien. “Tujuannya agar proses administrasi yang terkait dengan penilaian kinerja menjadi lebih efisien karena aplikasi ini mengotomatisasi banyak tugas, seperti intervensi rencana hasil kerja, uraian rencana hasil kerja dan dokumentasi pelaporan kinerja,” ujar Haryomo.
Lanjut Haryomo juga menjelaskan bahwa integrasi antara PMM dengan SIASN telah tercantum dalam Surat Edaran Bersama Kepala BKN dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2023, Nomor 9 Tahun 2023, tanggal 15 Desember 2023 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara, Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah. “Interoperabilitas antara aplikasi PMM dengan aplikasi SIASN menawarkan berbagai manfaat yang dapat meningkatkan kinerja guru dan kepala sekolah secara signifikan. Dengan pemantauan yang lebih baik, peningkatan akuntabilitas, pengembangan profesional yang berkelanjutan, efisiensi administrasi, serta peningkatan motivasi dan keterlibatan,” ucap Haryomo.
Penutup Haryomo mengimbau perlunya dukungan dari Kantor Regional I hingga XIV BKN dalam bentuk pemberian informasi yang lengkap terkait PMM, asistensi pelatihan teknis, dan monitoring penyelenggaraan untuk memastikan implementasi yang optimal dan berkelanjutan. Acara ini juga dihadiri oleh Sekretaris Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan, Temu Ismail dan Direktur guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Putra Asga Elevri.
